Kementerian ESDM Peraturan Baru: Air Tanah dari Sumur Bor atau Gali Harus Memiliki ‘Izin

Berita, Politik194 Dilihat

KOARNEWS – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia telah mengumumkan ketentuan baru yang mengatur masyarakat dalam pengurusan izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali. Pengumuman ini disambut dengan beragam tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, peraturan baru ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatur penggunaan air tanah dari sumber-sumber seperti sumur bor dan gali. Dalam pernyataan tersebut, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam yang semakin terancam.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah bahwa setiap individu atau entitas yang ingin mengambil air tanah dari sumur bor atau gali harus mengajukan izin kepada Kementerian ESDM. Izin ini akan mencakup sejumlah ketentuan, seperti metode pengambilan air yang ramah lingkungan, pemantauan dan pelaporan rutin mengenai penggunaan air, serta pembayaran biaya yang mungkin diperlukan.

Pengumuman ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian besar pihak mendukung langkah-langkah Kementerian ESDM untuk melindungi sumber daya air tanah yang semakin terancam oleh penggunaan yang tidak terkontrol. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang.

Namun, sebagian masyarakat juga mengkhawatirkan dampak ekonomi dari peraturan ini, terutama bagi para petani dan industri kecil yang mengandalkan penggunaan air tanah. Beberapa pihak juga menyatakan keprihatinan tentang proses perizinan yang mungkin memakan waktu dan berbiaya tinggi.

Kementerian ESDM menanggapi kekhawatiran tersebut dengan mengklarifikasi bahwa mereka akan bekerja keras untuk memastikan proses perizinan menjadi lebih efisien dan adil. Mereka juga menegaskan bahwa tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengawasi penggunaan air tanah secara berkelanjutan, dan bukan untuk menghambat kegiatan ekonomi yang sah.

Peraturan ini akan segera diberlakukan, dan Kementerian ESDM akan memberikan panduan lebih lanjut kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai penggunaan air tanah yang berkelanjutan, Kementerian ESDM berharap agar peraturan ini dapat menjadi langkah positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang sangat berharga ini.(MIS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *