Beranda Artikel ‘Maju Kenak Mundur Kenak’ PPKM Darurat Di Kota Medan Menuai Banyak Kecaman

‘Maju Kenak Mundur Kenak’ PPKM Darurat Di Kota Medan Menuai Banyak Kecaman

59
0

SUMUT,’-KOARNEWS.COM,- MEDAN 18 – JULI – 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, banyak menuai kontroversi di setiap pelosok negeri. PPKM yang ditargetkan selesai sampai tanggal 20 Juli mendatang, kini mendapat kabar bahwa akan diperpanjang hingga akhir juli, dikutip dari beberapa media online tanah air.

Banyak yang menyayangkan aksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dibuat pemerintah Indonesia membuat semua kalangan masyarakat menjerit, bahkan baru-baru ini banyak terdengar kabar ricuh’nya sekelompok pedagang yang mengais rezeky kini harus di tutup secara paksa oleh aparat yang tergabung Polri, TNI, Satpol PP .

Hal inipun menjadi buah simalakama untuk pemerintah indonesia sendiri, akan tetapi peraturan yang dibuat sangat tidak efesien sehingga beberapa aparat seperti Satpol PP kehilangan kendali sehingga timbul’nya penganiayaan oleh Pasutri di kabupaten Gowa beberapa waktu lalu, Serta banyak’nya Video aksi ricuh masyarakat yang menolak peraturan PPKM Darurat.

Saat awak media mewawancarai Aktifis kota medan yaitu Bung Fr. Nasution ia menjelaskan, “Pelaksanaan PPKM ini sangat menuai banyak protes masyarakat secara luas, sebab pelaksanaan yang kami lihat dilapangan masih belum sesuai dengan Intruksi yang di sampai’kan oleh Presiden Republik indonesia, justru petugas PPKM terkesan berutal dalam pelaksanaan’nya seolah fungsi pemerintah sebagai pengayom masyarakat tak lagi menjadi perhatian utama bagi Rakyat.

Lanjut’nya, “Untuk perintah darurat rasa’nya tidak mencukupi syarat bila masyarakat marginal yang selalu menjadi korban dari akibat dampak Covid’19 ini, hampir dua tahun lama’nya masyarakat berjuang dengan kondisi yang sangat sulit, ditambah lagi dengan aturan PPKM yang saat ini berjalan membuat penderitaan rakyat semakin parah, sebab di batasi’nya Masyarakat untuk mencari nafkah tandas FR. Nasution pada keterangan pers’nya.

Di tempat yang berbeda awak media juga meminta sedikit tanggapan kepada kepada praktisi Hukum Bung Ramses SH beliau mengatakan, “Peraturan PPKM merujuk dari Undang-undang yang mana? Lalu dari mana alokasi dana dalam pelaksaan PPKM ini, berapa niali anggaran’nya tiap posko PPKM ini, harus’nya Dana ini lebih bermanfaat di bagikan kepada masyarakat yang sudah cukup susah akibat wabah Virus Corona ini, jika PPKM ini terus dipaksakan maka apa tangung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki hak hidup seperti yang di Jamin Undang-undang Tahun 1945 .

Masih di jelaskan Bung Ramses .SH, “Saya meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan PPKM agar tidak terjadi Konflik besar di tengah-tengah masyarakat yang nanti’nya akan lebih buruk dari sebelum’nya, sebab krisis Kelaparan jauh lebih buruk lagi di banding’kan Virus Covid’19 tandas pengacara Muda Bung Ramses SH pada awak media.  (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here